DPD BALI

Sejarah Singkat Pertuni Provinsi Bali Perjalanan panjang kaum tunanetra di Bali dalam meraih kemerdekaan individu dan memperjuangkan hak-haknya bermula dari kepedulian sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Kisah ini bermula dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Dria Raba pada tahun 1957 oleh Ida Ayu Surayin. Instansi pendidikan tunanetra yang menjadi salah satu yang terbesar di Bali pada masanya ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah pertama berkumpulnya anak-anak tunanetra dari berbagai penjuru Bali untuk membentuk komunitas. Komunitas inilah yang kelak menjadi cikal bakal organisasi tunanetra terbesar dan paling berpengaruh di Pulau Dewata. Gerakan kaum muda tunanetra di Bali semakin gencar sekitar tahun 1963. Melalui kelompok yang dinamai “Persatuan”, mereka secara rutin mengadakan pentas seni di berbagai daerah di Bali. Langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa penyandang tunanetra memiliki ruang untuk menjadi individu yang berdaya, berkarya, dan mandiri. Atas dorongan berbagai pihak, salah satunya Ida Bagus Mantara, sosok yang getol mendorong kemajuan kaum tunanetra, nama kelompok "Persatuan" dinilai perlu dispesifikkan. Berkat usulan dari salah satu rekan bernama Januar, disepakatilah nama Gerakan Pemuda Tunanetra Indonesia (GPTI) Daerah Bali yang resmi berdiri pada tahun 1973. Wadah baru ini bertujuan menyatukan, mengakomodasi, dan memberikan ruang bagi seluruh tunanetra di Bali—terutama mereka yang belum terwadahi atau sempat tersisih dari masyarakat. Pada tanggal 15 Juni 1975, Wali Utama Pertuni Sentral, Moch Ali Parto Kusumo, hadir di Wantilan Murti Wahana Dria Raba untuk melakukan sosialisasi. Setelah penjelasan tersebut, para pengurus dan anggota GPTI Bali sepakat untuk bergabung di bawah naungan nasional. Tepat pada 29 Agustus 1975, pengurus Pertuni Bali resmi dilantik dengan nama “Pertuni X Swastika Perwalian Bali”, dipimpin oleh Made Widiada (Ketua), NGA Timin (Bendahara), dan Ketut Parta (Sekretaris). Sejak pengesahannya, Pertuni Bali terus berfokus meningkatkan kesejahteraan kaum tunanetra, mulai dari menjangkau anak-anak tunanetra untuk memperoleh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), mengadakan pelatihan ketenagakerjaan dan wirausaha, hingga mengupayakan pengadaan alat bantu netra. Seiring dengan perkembangan organisasi di tingkat nasional, pada Kongres Pertama tahun 1989 di Gedung BPG Yang Batu, struktur organisasi di tingkat provinsi berubah menjadi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pertuni Provinsi Bali dengan NGA Timin sebagai Ketua DPD, serta resmi membawahi ranting-ranting di kabupaten guna memperkuat gerakan perjuangan hak-hak penyandang tunanetra di Bali. Sejarah lebih lanjut dapat dibaca pada buku sejarah berdirinya Pertuni Provinsi Bali yang bisa diperoleh melalui kontak DPD Pertuni Provinsi Bali dengan berdonasi untuk kelangsungan kegiatan tunanetra Bali. Terima kasih