Kebijakan Privasi

1. Pendahuluan

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) berkomitmen penuh untuk menjaga privasi, keamanan, dan kerahasiaan data pribadi para anggota, calon anggota, serta pengurus pada platform KTAP Digital. Pengelolaan data dalam sistem ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

2. Data Pribadi yang Dikumpulkan

Dalam rangka penerbitan Kartu Tanda Anggota Pertuni (KTAP) dan penyusunan basis data tunanetra terpadu, platform ini mengumpulkan data pribadi berupa:

• Data Identitas Kependudukan: Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili lengkap.
• Data Ragam Disabilitas: Kategori ketunanetraan (buta total atau low vision) serta catatan disabilitas ganda apabila ada.
• Data Kontak: Nomor telepon atau WhatsApp yang dapat dihubungi serta alamat surat elektronik (email).
• Dokumen Lampiran: Salinan identitas kependudukan (KTP/KIA/Kartu Keluarga) dan pasfoto untuk keperluan verifikasi dan pencetakan fisik maupun digital KTAP.

3. Tujuan Pemrosesan dan Penggunaan Data

Data pribadi yang dikumpulkan semata-mata digunakan untuk kepentingan keorganisasian dan advokasi disabilitas, antara lain:

• Verifikasi keabsahan keanggotaan dan penerbitan Nomor Induk Anggota (NIA) serta KTAP Digital resmi bagi Anggota Biasa dan Pemula.
• Penyusunan statistik demografi disabilitas nasional secara agregat dan anonim guna keperluan advokasi hak-hak tunanetra di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga mitra.
• Penyaluran informasi program kerja, pelatihan peningkatan kapasitas, beasiswa, lowongan kerja, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh PERTUNI.

4. Keamanan dan Perlindungan Data

Kami menerapkan protokol keamanan teknis dan organisasi yang ketat. Seluruh lalu lintas data dienkripsi menggunakan protokol HTTPS/TLS dan disimpan dalam peladen dengan sistem keamanan berbasis standar industri. Akses terhadap basis data dibatasi secara berjenjang berdasarkan peran kepengurusan (DPP, DPD, dan DPC) dengan otentikasi terlindungi.

5. Hak Subjek Data

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pelindungan data pribadi, setiap anggota memiliki hak untuk:

• Mengakses dan memeriksa kebenaran data profil pribadi yang tersimpan dalam sistem.
• Memperbarui atau mengoreksi data pribadi yang sudah tidak akurat melalui portal keanggotaan mandiri atau melapor ke pengurus cabang.
• Mengajukan mutasi data domisili cabang atau permohonan penghentian keanggotaan sesuai ketentuan AD-ART.